content detail

Wawancara – Muhammad Nur Rizal: Perguruan Tinggi Asing Bisa Jadi Solusi

Post by: 08/02/2018 0 comments 37 views

Dari kacamata positif rencana kehadiran Perguruan Tinggi Asing (PTA) di Indonesia bisa jadi solusi menumbuhkan sinergi dan kolaborasi, dengan perguruan tinggi Indonesia dalam mengantisipasi tuntutan perubahan.

Kebijakan untuk PTA di Indonesia belakangan jadi isu hangat dalam dunia pendidikan. Rencana itu diungkapkan langsung oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir.

Didukung oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pendidikan Tinggi yang telah mengatur akses masuk PTA ke Indonesia, Nasir ingin mengawalinya dengan memberi izin kepada lima hingga sepuluh PTA untuk membuka kampusnya di Tanah Air.

Respons positif maupun negatif pun mewarnai rencana kebijakan ini. Beberapa kampus tak mempermasalahkan kehadiran PTA, sementara lainnya menolak dengan beragam alasan.

Mereka yang tak mempermasalahkan percaya bahwa kehadiran PTA merupakan fenomena globalisasi yang harus disambut positif dan kompetitif, sementara mereka yang menolak memandang PTA bisa mematikan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Negeri Swasta (PTS) yang sudah mapan di Indonesia.

Sebagai pelaku pendidikan, pendiri Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM), Muhammad Nur Rizal, tentu tak ingin lepas memberi respons atas rencana dibukanya PTA. Melalui wawancara yang dilakukan pada Senin (5/2), Rizal menyambut positif kehadiran PTA dan korelasinya dengan GSM.

Mari simak wawancara selengkapnya berikut ini!

Bagaimana respons Anda terhadap kebijakan izin PTA di Indonesia? Terkejut atau justru memaklumi?

Ide pendirian PTA di Indonesia bukanlah hal baru melainkan sudah muncul sejak lama, tapi prosesnya terganjal oleh regulasi saat itu. Namun seiring perubahan lingkungan kehidupan di dunia yang semakin disruptif, gagasan tersebut kembali diapungkan. Pemerintah memerlukan benchmark dari pendirian PTA di Indonesia untuk membangun perguruan tinggi Indonesia agar lebih adaptif dan tidak tertinggal atau bahkan punah tergilas perubahan. Ambil contoh seperti Kodak, SMS, Kantor Pos, retailer, dan masih banyak lagi.

Oleh karena itu, jika dilihat dari kacamata positif keberadaan PTA di Indonesia diharapkan bisa dimanfaatkan untuk menumbuhkan sinergi dan kolaborasi dengan perguruan tinggi Indonesia dalam mengantisipasi tuntutan perubahan. Asal jangan “salah asuh”, regulasi yang ada justru berpotensi menambah iklim kapitalisasi pendidikan yang hanya akan dinikmati oleh segelintir elite masyarakat saja.

Apakah situasi pendidikan Indonesia saat ini menuntut dibukanya PTA?

Meskipun angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Indonesia naik sepuluh kali lipat dari 3,34 persen menjadi 31,28 persen sejak 30 tahun terakhir, namun perlu diikuti peningkatan kualitas lulusannya.

Perguruan tinggi yang ada di Indonesia memerlukan mitra dalam menyiapkan diri menghadapi perubahan serta menciptakan keselarasan antara lulusan, kebutuhan dunia kerja, dan masyarakat saat ini. Mengapa? Karena selain kualifikasi lulusannya masih rendah yang ditunjukkan oleh tingginya angka pengangguran sarjana, yakni sekitar 695 ribu jiwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2016, juga dituntut untuk menyiapkan kompetensi lulusan perguruan tinggi lokal agar siap berkompetisi menghadapi pergeseran dunia kerja yang lebih membutuhkan high-skilled workers di sektor jasa berbasis teknologi digital.

Data Mckensey Global Institute (2016) menunjukkan bahwa sekitar 52,6 juta pekerjaan di Indonesia berpotensi hilang dan hanya sekitar 3,7 juta pekerjaan baru di bidang ekonomi digital akan tercipta akibat disrupsi inovasi. Dari jumlah pekerjaan tersebut, sekitar 60 persen akan membutuhkan teknologi otomatisasi atau digitalisasi serta sekitar 30 persen pekerjaan di dunia akan digantikan oleh mesin berteknologi tinggi serta Artificial Intelligence (AI).

Pergeseran ciri atau kebutuhan dunia kerja yang semakin disruptif tentu saja membutuhkan kompetensi lulusan yang lebih terampil hidup, memiliki specific-softskills dengan kompetensi abad 21, di mana tidak selalu berbanding lurus dengan kualifikasi pendidikan (S-1 hingga S-3).

Keberadaan PTA di Indonesia diharapkan akan mempercepat proses internasionalisasi proses pendidikan tinggi agar mahasiswa Indonesia tidak perlu studi ke luar negeri untuk mengenyam pendidikan dengan sistem lebih maju dan kekinian. Oleh karena itu, regulasi perizinan perlu diikuti dengan program perluasan akses (beasiswa) bagi mahasiswa yang berasal dari kalangan miskin atau umum dengan persyaratan tertentu. Program beasiswa PTA di Indonesia ini akan meningkatkan akses pendidikan tinggi yang berkualitas, mengurangi inequality pengembangan sumber daya manusia di Indonesia dengan biaya lebih murah serta mendorong perputaran ekonomi di Indonesia.

Perizinan PTA di Indonesia berpeluang meningkatkan kolaborasi riset dengan perguruan tinggi lokal untuk kepentingan inovasi riset di berbagai bidang atau perkembangan keilmuan dasar (murni). Sehingga sistem pendidikan perguruan tinggi di Indonesia akan lebih adaptif dan fleksibel dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan domestik maupun global.

Apakah keberadaan PTA di Indonesia nantinya sesuai dengan era disrupsi saat ini?

Memang tidak ada yang mampu menjamin apakah perguruan tinggi asing sesuai dengan era disrupsi saat ini. Oleh karena itu regulasi yang berbasis prinsip-prinsip disrupsi inovatif perlu diberlakukan dalam memilih PTA yang boleh beroperasi di tanah air.

Prinsip-prinsip itu antara lain, pertama, terbuka (opennes). PTA menerapkan teknologi digital dalam pengajaran yang mampu menembus tembok ruang kelas, batas-batas kampus, dan bahkan negara, yang sering dikenal Massive Open Online  Courses (MOOCs). Bahkan yang lebih disruptif lagi yakni inisiasi Virtual Learning (VR) yang memungkinkan mahasiswa dapat mengikuti kuliah seorang professor dari kampus terkemuka dunia secara virtual melalui sistem daring di rumahnya

Kedua, Student centered Learning (SCL), pembelajarannya terpusat pada mahasiswa yang akan merangsang kreativitas dan keminatan mereka untuk mencapai tujuan jangka panjang. Metode ini akan lebih menggugah mahasiswa untuk belajar sendiri karena prosesnya menyenangkan, menantang dan mampu membangun kegairahan dan kegigigihan. Dosen bukan lagi sebagai sumber ilmu melainkan memfasilitasi mahasiswa untuk lebih aktif dalam mencari informasi dan pengetahuan baik daring maupun tidak.

Ketiga, pendidikan dan penelitiannya bercorak multidisiplin, interdisiplin, di mana suatu permasalahan dianalisis dan diselesaikan dari berbagai perspektif keilmuan secara terpadu-terintegrasi, bukan monodisiplin berbasis fakultatif.

Terakhir, kurikulum yang berbasis kompetensi, vokasional, dengan sistem magang. Kurikulum perlu diredefinisi dalam menyiapkan mahasiswa memasuki era disrupsi yang tidak menentu serta mengacak-acak tatanan lama menjadi tatanan baru.

Prinsip-prinsip diatas akan berdampak sangat mendasar bagi keseluruhan sistem pendidikan tinggi kita.

Adakah indikasi unsur politik dalam kebijakan izin PTA? 

Tentu saja, setiap kebijakan publik tidak terlepas dan akan menuai protes. Salah satu contohnya adalah penolakan dari kampus-kampus lokal yang berpotensi punah akibat kebijakan izin operasi PTA.

Namun, jika kita tilik dari peluang dan tantangan global dimana masyarakat atau negara semakin enggan bekerjasama justru semakin meluasnya sikap populisme atau radikalisme, kondisi ini memerlukan jembatan kerjasama di bidang pendidikan untuk mempererat tali hubungan antar warga dunia.

Program student mobility, pertukaran mahasiswa, beasiswa ke luar negeri hingga izin beroperasinya PTA adalah salah satu sarana untuk membangun saling kesepemahaman antar manusia melalui pendidikan dan kebudayaan, yang pada akhirnya berujung pada kerjasama di bidang perdagangan dan pemerintahan.

Mungkinkah PTA menjadi solusi untuk menggantikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) lokal yang kurang berkualitas, guna meningkatkan standar pendidikan?

Setiap upaya disrupsi inovasi seperti PTA di Indonesia akan memengaruhi eksistensi perguruan tinggi yang malas atau tidak ingin menyesuaikan diri untuk berubah atau berbenah. Salah satu karakteristik disrupsi adalah membangun tatanan baru untuk menggantikan tatanan lama yang sudah tidak sesuai tuntutan perubahan lingkungan atau masyarakat.

Pada era disrupsi dan kemajuan teknologi internet saat ini, masyarakat akan menuntut peningkatan proses atau mutu pendidikan secara cepat dan praktis. Selain itu eksternal faktor seperti beroperasinya PTA di Indonesia diharapkan dapat menciptakan langkah strategis membangun perguruan tinggi riset dunia di Indonesia meskipun berpotensi mematikan kampus lain, baik negeri atau swasta yang kurang berkualitas.

Perubahan mendasar yang telah dilakukan oleh PTA dalam belajar mengajar hingga penelitian yang lebih modern  dalam menyiapkan mahasiswa untuk menghadapi kebutuhan dunia kerja yang semakin berubah, perlu diadopsi tanpa meninggalkan akar keindonesiaan. Era disrupsi inovasi memaksa pendidikan tinggi untuk meninggalkan model bisnis pembelajaran dan penelitian (as usual) jika tidak ingin menjadi ancaman yang dapat memorak-porandakan kegiatan dan bahkan hingga keberadaan perguruan tinggi Indonesia, termasuk kampus swasta.

Tuntutan lingkungan kehidupan serta kebutuhan dunia kerja di era lubernya informasi ini membutuhkan sederet keahlian serta pengetahuan yang baru dan berbeda dari sebelumnya yang harus dimiliki mahasiswa baik S-1, S-2, maupun S-3. Era disrupsi menuntut mahasiswa membekali dirinya dengan kemampuan berpikir kritis, inovatif-kreatif, kolaboratif, multikulturalisme serta pengetahuan multidisiplin dan interdisipliner.

Kebutuhan keterampilan mahasiswa yang baru tersebut akan berdampak pada komposisi atau demografi mahasiswa. Komposisi yang berubah akan berdampak pada perubahan struktur kurikulum, proses belajar mengajar, penelitian hingga pengelolaan sumber daya manusia di pendidikan tinggi. Perguruan tinggi yang tidak siap untuk menyesuaikan diri dengan perubahan global yang akan punah dengan sendirinya.

Lantas bagaimana dengan fenomena menjamurnya lembaga pendidikan asing di level lebih bawah? SD, SMP, SMA, yang biasanya dibalut status “sekolah internasional”?

Sebenarnya, fenomena keberadaan lembaga pendidikan asing justru sudah terjadi sejak lama di pendidikan dasar dan menengah. Menjamurnya sekolah berstatus “internasional” seolah menjadi jawaban atas kebutuhan kelompok masyarakat menengah ke atas yang memandang bahwa sistem pendidikan dasar nasional sudah tidak sesuai dengan perubahan zaman.

Tuntutan akademis yang terlalu menonjolkan aspek hafalan atau memori, disadari tidak akan membangun keunikan atau potensi yang setiap anak. Padahal era disrupsi inovasi lebih menuntut keterampilan anak (siswa) lebih pada aspek softskills, karakter, dan ketrampilan hidup. Ketika sekolah-sekolah negeri atau sekolah nasional tidak sanggup menghadirkan keterampilan yang dibutuhkan di masa depan, “sekolah internasional” menagkap peluang dengan menawarkan solusinya meskipun dengan biaya sangat mahal.

Mungkinkah fenomena yang sama hadir pada level perguruan tinggi di Indonesia?

Fenomena yang sama terjadi di perguruan tinggi yang kemudian di respons oleh berbagai pihak, yakni pemerintah sebagai regulator yang memberikan izin operasi PTA. PTA sebagai penyedia jasa serta masyarakat sebagai konsumen yang membutuhkan pelayanan pendidikan tinggi yang baru dan sesuai dengan konteks masa depan.

Terkait dengan GSM, apakah lembaga pendidikan asing memang dibutuhkan untuk merangsang kampanye model pembelajaran GSM?

Jadi, keberadaan pendidikan asing memiliki dua mata pisau. Pertama, dampaknya justru memperluas stigma pendidikan nasional yang telah terkapitalisasi jika masyarakat hanya menjadi konsumen globalisasi. Kedua, keberadaannya akan menyadarkan masyarakat bahwa tantangan pendidikan sudah berbeda yang menuntut proses belajar mengajar yang baru dengan outcome pendidikan yang dapat bersaing di abad 21.

Munculnya GSM, sebagai respons atas keresahan melihat orientasi sistem pendidikan dasar dan menengah nasional yang salah dan tidak sesuai kebutuhan abad 21. GSM akan menawarkan perubahan mindset atau proses belajar-mengajar yang setara dengan lembaga pendidikan asing tersebut, namun terjangkau untuk seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Hal itu bisa terjadi karena proses adopsi pendidikan global yang dilakukan telah disesuaikan dengan nilai-nilai keindonesiaan dan dilaksanakan oleh komunitas pendidikan Indonesia sendiri, seperti guru, mahasiswa, dosen, aktivis dan orang tua siswa.

Apa yang dilakukan GSM sesuai dengan prinsip “Think Globally, Act locally and Collaborate internationally”.  GSM mendorong agar stake holder sekolah seperti guru, orang tua, murid, dan pemangku kebijakan untuk memiliki perspektif global atas permasalahan yang dialami dunia yang semakin terhubung, dengan terbuka bekerjasama secara internasional dengan guru-guru Australia atau dunia dalam menyelesaikan permasalahan dengan solusi yang bersifat lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

GSM bertujuan untuk membekali siswa atau guru dan masyarakat dengan pengetahuan dan ketrampilan baru agar mampu bersaing dan memetik manfaat yang sebanyak-banyaknya dari globalisasi.

 

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed

Loading...