content detail

UN dan Mutu Pendidikan

Post by: 15/12/2016 0 comments 237 views

Baru saja Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak usulan moratorium ujian nasional (UN) yang disampaikan Mendikbud Muhadjir Efendy. Moratorium ini diusulkan sebagai tindak lanjut memenuhi putusan Mahkamah Agung (MA) tahun 2009 agar memenuhi standar pelayanan, kualitas guru, serta infrastruktur sekolah.

Pemerintah masih menganggap UN tetap di butuhkan untuk mengevaluasi standar disasi mutu pendidikan nasional dan memastikan kesungguhan siswa belajar. Kemungkinan penolakan moratorium juga karena belum ditemukannya cara assessment mutu selain UN.

Seolah-olah hanya mengalihkan kewenang an pusat ke daerah dengan mengganti UN menjadi ujian daerah atau ujian sekolah rasa nasional.

Namun, layakkah UN digunakan sebagai satu-satunya indikator mengukur kesuksesan belajar siswa ketika pemenuhan standar pelayanan dan akses ke sekolah belum merata? Apalagi pada praktiknya, UN marak kecurangan. UN bahkan dijadikan kepentingan kampanye politik calon kepala daerah.

Walaupun saat ini dipakai untuk pemetaan sekolah, UN masih digunakan untuk seleksi masuk ke jenjang sekolah lebih tinggi. UN menghadirkan tekanan psikologis bagi siswa, guru, hingga orang tua.

Di sisi lain, UN sebagai alat mengukur mu tu pendidikan secara kognitif, hasilnya ma sih mengecewakan. Selama 15 tahun ini, mutu pendidikan kita masih rendah dibandingkan negara lain.

Hasil studi Program for International Student Assessment (PISA) yang menguji kemampuan siswa usia 15 tahun di bidang ba hasa, matematika, dan IPA, Indonesia berada di peringkat 39 dari 41 negara pada 2000 dan di posisi 69 dari 76 negara pada 2015.

Menurut PISA, kurang dari satu persen siswa Indonesia yang mampu menggunakan pengetahuan untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan kognitif siswa Indonesia sangat rendah untuk mengob servasi permasalahan, bahkan menggunakan kemampuan logika untuk menganalisis dan memecahkan persoalan.

Muncul pertanyaan, apakah UN mampu menjadi alat ukur efektif untuk menguji kebijakan pendidikan secara substantif? Selama ini, UN dilaksanakan untuk mengukur kemampuan siswa menyerap materi pelajaran dengan menghafal isi buku.

Padahal, menurut taxonomy bloom, kemampuan menghafal berada dalam level bawah kemampuan kognitif seseorang, yang dibedakan dalam lima tahapan: memahami, menghafal, mengaplikasikan, menganalisis, dan mengevaluasi serta mencipta.

Hasil tes PISA terbaru yang menyatakan, hampir seluruh siswa Indonesia tidak memiliki kemampuan kognisi orde tinggi, yakni meng aplikasi, mengevaluasi, mencipta. Ke depan, kita perlu mengkaji kembali bentuk ataupun konsep UN agar mampu menjawab kebutuhan mendatang.

Kita perlu perubahan sistem pengujian yang lebih fundamental, sehingga terjadi revolusi belajar untuk menghasilkan revolusi cara berpikir. Inilah yang sejatinya revolusi mental seperti kampanye Presiden Jokowi.

Penilaian sebagai tolok ukur keberhasilan pembelajaran dan pelaksanaan kurikulum memiliki fungsi sangat penting. Dengan paradigma baru, instrumen pengukuran digunakan untuk menilai multikompetensi siswa secara komprehensif.

Variabel pengukurannya tidak boleh tung gal hanya mengukur kemampuan menghafal, tetapi sejalan dengan kompetensi abad ke-21, yakni meliputi penilaian kete ram pilan berpikir kritis, kreatif, pemecahan masalah, hingga penilaian pengetahuan dan penilaian sikap, perilaku serta karakter.

Kurikulum juga perlu dibenahi. Secara kon sep perubahan Kurikulum 2013 yang meng gunakan pendekatan tematik dan saintifik ditujukan untuk menjawab tantangan ke depan. Namun, apakah pelaksanaannya sudah benar?

Secara praktis, keterampilan guru untuk melaksanakan Kurikulum 2013 masih rendah. Buku referensi juga masih terpusat dan gagal memberikan otonomi kepada guru untuk melatih anak mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk menjawab kebutuhan itu, sekolah se baiknya diberi kewenangan membuat kurikulum sendiri agar pelaksanaan pembe lajaran di kelas berjalan sesuai kondisi lapangan.

Perubahan kurikulum harus diikuti oleh reformasi pengembangan guru. Pengembangan guru saat ini menggunakan pendekatan top down. Guru dievaluasi melalui ujian daring atau sertifikasi saja yang hasilnya tidak berpengaruh bagi pembelajaran di kelas.

Dibutuhkan reformasi pengembangan kompetensi guru dengan pendekatan bottom up. Pada pelaksanaan pembinaan, guru perlu dili batkan guna mengidentifikasi permasalahan nyata. Kemudian, diterjemahkan dalam inovasi pembelajaran.

Sejalan dengan hasil penelitian Engstrom (2006), penelitian di Gerakan Sekolah Menye nangkan (GSM) kepada guru-guru jejaring menyebutkan, model pengembangan kolaborasi antarguru dengan memberikan ruang kemerdekaan untuk berinovasi, melalui konsep kepemimpinan guru dapat mengubah pembelajaran di kelas secara nyata.

Pendekatan menggunakan pembelajaran praktis dan dipraktikkan di tingkat kelas ataupun sekolah akan lebih bermakna bagi guru dan sekolah. Guru merasa tidak terisolasi selama pelatihan dan membawa praktik ino vasi pembelajaran ke kelas ataupun ke dalam sekolah.

Ketika kami menanyakan persepsi peserta didik yang mendapatkan sistem pembelajaran ala GSM, siswa merasa lebih bahagia dan menyenangkan di kelas. Motivasi belajar dan kepercayaan diri mereka meningkat.

Siswa, guru, dan kepala sekolah merasa dihargai dan diberi ruang emosi dan fisik yang seimbang. Suasana sekolah pun menjadi lebih positif dan partisipatif.

Melalui metode pembelajaran yang baru, siswa akan diukur tingkat pemahaman juga keterampilannya, serta kemampuan mengapli kasikan pengetahuan . Pem belajaran jadi lebih menantang dan menye nangkan .

Reformasi UN haruslah utuh agar berdampak pada proses pembelajaran yang menyenangkan dan penciptaan iklim belajar atau ekosistem sekolah yang kondusif.

Lingkungan ini menjadi tempat bagi siswa mengembangkan kompetensi secara holistik serta tidak kehilangan roh sebagai manusia.

Reformasi UN haruslah strategis untuk memenuhi pemerataan standar layanan dan arah pendidikan masa depan, agar bangsa ini memiliki daya saing dan kelenturan saat mengalami bonus demografi.

Muhammad Nur Rizal,PhD
Pendiri Gerakan Sekolah Menyenangkan, Dosen Universitas Gadjah Mada

Sumber:www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/12/10/ohygo220-un-dan-mutu-pendidikan

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed

Loading...