content detail

Pendidikan Alternatif di Yogyakarta

Post by: 05/05/2015 0 comments 1424 views
sumber: http://www.edgazette.govt.nz/
sumber: http://www.edgazette.govt.nz/

Entah apa yang ada di pikiran seorang guru SD ketika menyuruh muridnya mencari materi pelajaran di internet. Entah pula apa yang ada di pikiran seorang guru dan kepala sekolah SMA ketika membiarkan anak didiknya mengakses kunci jawaban Ujian Nasional demi mendapati kelulusan 100% untuk sekolahnya. Bimbingan belajar dengan trik-trik instan, tanpa menekankan pada logika ilmu pengetahuan, bermunculan bak cendawan di musim hujan. Joki-joki menanti siapa saja yang sedia membayar sekian juta dan dengan cara apa pun membantu mereka mendapatkan jurusan favorit. Gedung-gedung pendidikan dan fasilitas pendidikan meniru standardisasi global. Mahasiswa, pelajar, ataupun cendekiawan pada umumnya barangkali kehilangan orientasi, tentang apa yang mereka cari di institusi pendidikan.

Banyak masalah terjadi. Paragraf di atas barangkali hanya contoh-contoh yang terlihat di permukaan. Seperti batu es di lautan, yang terlihat hanya bagian permukaannya. Padahal, bisa jadi permasalahan ini berantai dengan minimnya wawasan masyarakat tentang negara, bangsa, dan Nusantara-nya, atau kealpaan kita tentang landasan yang membangun negara Indonesia.

Frustrasi dan anakronisme yang terjadi lantaran permasalahan-permasalahan ini ternyata masih memiliki jalan keluar. Ada beberapa pendidikan alternatif bagi masyarakat untuk mengelola tradisi lokalnya dan memahami apa yang terjadi di sekitarnya.

Pada mulanya mungkin hanyalah amanat ibu saya sebelum beliau tutup usia bahwa saya harus menjadi seorang dokter, dan berkuliah di almamater ibu. Amanat itu mengantarkan saya ke Yogyakarta. Dan ternyata Bali jauh berbeda dari Jawa. Di Bali, tak ada transportasi dengan kereta api, transportasi publik juga tak beroperasi. Beberapa saat, saya menjadi the others, tak ada sanak famili, tak fasih bahasa Jawa. Namun kini, agaknya kota ini telah menahan saya, bahkan hanya dengan tawaran nasib ke depan yang masih belum jelas.

Gelar diploma yang saya peroleh dari universitas tak akan mampu mengantarkan saya ke cita-cita saya menjadi jurnalis, kecuali saya mengambil kuliah lain lagi tahun depan. Meski sayalah yang secara sadar memilih jurusan ini lantaran merasa lelah mengejar impian ibu. Tiga tahun lewat, saya akhirnya bisa lepas dari bayang-bayang amanat ibu, dan saya tahu apa yang saya inginkan. Namun hari ini, jurang antara saya dan cita-cita saya adalah syarat gelar minimum sarjana.

Adalah mudah untuk sekadar mengambil alih program dari diploma ke sarjana, bila yang saya butuhkan hanya sebatas gelar. Tetapi untuk apa? Harold Ross, pencetus The New Yorker dan membidani tokoh-tokoh jurnalistik seperti John Hersey yang menulis laporan berita Hiroshima malah tak pernah merampungkan pendidikan tinggi. Saya paham kami berbeda zaman. Terlahir di zaman yang penuh standardisasi global, ketika seorang Ph.D. di Amerika saja bisa menjadi pengangguran, saya terkadang merasa mengalami anakronisme. Suatu sensasi, seolah seharusnya beberapa orang tak terlahir pada zaman tertentu.

Meski antipati, bagaimanapun saya telah banyak belajar dari zaman yang seperti ini. Dua tahun menjadi bagian pers mahasiswa, saya berkesempatan mampir ke diskusi, seminar, festival, pameran lukisan, penampilan teater, monolog puisi teatrikal, peluncuran buku, demonstrasi jalanan, dan mengobrol dengan banyak narasumber mumpuni dalam bidang-bidang sosial budaya, politik, pertanian, hukum, atau apa pun. Bagi saya, Yogyakarta—dan pers mahasiswa khususnya—adalah tempat saya bertumbuh. Saya tak akan mendapatkan pengalaman itu hanya dari kelas-kelas perkuliahan yang telah ditentukan silabusnya.

Perubahan adalah semacam keniscayaan. Silabus-silabus pendidikan kini persis menuruti tuntutan pasar kerja, alih-alih mengejar wacana globalisasi. Saat ini, universitas negeri hanya menyediakan jatah waktu tiga tahun untuk penerimaan mahasiswa, dan tuntutan waktu maksimal empat tahun untuk merampungkan gelar sarjana. Gagal tiga kali dalam tes masuk, berarti tak ada kesempatan untuk berkuliah murah; lulus lebih dari jatah waktu empat tahun juga menjadi tak umum.

Sementara itu, universitas swasta bukan main mahalnya; mengambil satu sks (satu semester umumnya 18-24 sks) bisa ditagihi Rp160.000 – Rp250.000, belum lagi ada biaya tambahan pada tiap semester yang besarannya sekitar Rp2-7 jutaan. Tak ada yang menyalahkan saat kepala yayasan universitas-universitas swasta itu berdalih kuliah di Jepang atau Amerika Serikat lebih mahal 80 kali lipat. Padahal kita sudah sama-sama mengetahui perbedaan kemampuan negara berkembang dan negara maju.

UGM yang dulunya dijuluki “universitas kerakyatan” pun turut menjadi semakin mahal; mengikuti alur pikir UU BHMN sejak 2000, berlanjut ke UU Dikti yang diresmikan pada Juli 2012. Dalihnya sama, untuk membangun fasilitas, universitas tak mesti ketergantungan pada subsidi pemerintah. Imbasnya, program internasional dibuka—yang mirisnya kelas-kelas itu justru melulu diisi masyarakat lokal­­—dan semakin banyak mahasiswa baru berasal dari keluarga menengah ke atas, ber-gadget, bermobil, dan berpakaian mentereng. Dengan keadaan ini, angka 2%-an dari jumlah generasi muda Indonesia yang menempuh pendidikan tinggi sepertinya tak akan bertambah.

Dalam Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia, pada pasal 4, termaktub bahwa “Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan, perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun mesti dilarang.”; namun saya lihat pendidikan tinggi justru mencetak lulusan-lulusan yang siap kerja (istilah halus dari diperbudak). Saya meragukan apakah teman-teman saya menikmati perkuliahannya, ataukah sebatas berniat lulus dengan IPK bagus dan mendapat pekerjaan bergengsi.

Sekat-sekat interdisipliner semakin kentara jelas. Di zaman ini tak perlu mengharapkan kemunculan polymath yang memiliki prekositas semacam Aristoteles atau Goethe, atau yang paling dekat—Tan Malaka, Hatta, dan Sjahrir. Mahasiswa-mahasiswa di jurusan perkuliahan IPA menghadapi keadaan yang amat ekstrim. Senin hingga Jumat, mereka mendapat lima tugas mengerjakan laporan tak diketik, wajib dikerjakan dalam tulisan tangan. Belum lagi sederet praktikum dan membantu dosen meriset. Mana punya waktu belajar seni dan sosial humaniora, terkecuali mereka sudi menelantarkan separuh mata kuliahnya dan ber-Indeks Prestasi tak bagus-bagus amat. Berbeda dengan penerapan sistem NKK/BKK pada era ’70-an, di sini terlihat injeksi normalisasi kampus dilakukan dengan upaya sehalus mungkin. Atau karena kita memang dituntut menjadi semakin mondial (berkaitan dengan seluruh dunia)? Mungkinkah praktik-praktik riset dan tugas yang menggunung itu ditujukan untuk menandingi penemuan-penemuan teknologi mutakhir Jepang, Jerman, dan Amerika Serikat?

Pernah ada yang berujar kepada saya, mulailah dari Yogyakarta untuk mengukur taraf minimum pendidikan dan budaya Indonesia karena kota ini semacam miniaturnya Indonesia. Ia menambahkan, alasannya adalah karena pemuda/i sepenjuru Indonesia merantau ke kota ini. Maka, kalau mahasiswa-mahasiswa di UGM, misalnya, sudah marak bawa mobil dan meninggalkan masyarakatnya, maka di Jakarta atau Bandung akan lebih parah lagi keadaannya. Di atas telah saya paparkan sedikit mengenai apa yang kini terjadi di Yogyakarta. Meski kemudian saya mendapati, sejumlah representasi pelajar luar kota Yogya itu tak bisa dijadikan parameter. Karenanya, bila ditarik secara umum, perspektif ini tak layak diterima karena Yogya, Bandung, dan Jakarta bukan tolak ukur bangsa Indonesia.

Saya mafhum bangsa kita selalu melupakan banyak hal; hutang negara kepada Bank Dunia, politik Nasakom, tragedi G-30-S 1965, perjuangan reformasi 1998, pembukaan UUD 1945, dan bahkan Pancasila. Termasuk juga perjuangan seorang Djuanda Kartawidjaja saat mendeklarasikan kepada dunia bahwa laut Indonesia, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia, menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Deklarasi Djuanda ini menegaskan posisi Indonesia yang menganut prinsip-prinsip kepulauan (Archipelagic State). Intinya, sejak dahulu kepulauan nusantara sudah merupakan satu kesatuan; dan dipertegas demi mewujudkan bentuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. Namun apa yang terjadi saat ini?

Apakah kita benar masih memiliki rasa persatuan ataukah peduli dengan saudara setanah air? Pendidikan saja tak tersebar merata ke seluruh Indonesia. Jangankan ke Sabang atau Papua, di Denpasar saja—yang dekat dengan Jawa, tempat saya dibesarkan, tak ada toko buku bekas semacam Shopping-nya Yogya atau Palasari-nya Bandung. Perpustakaan sekolah saya tak menyediakan lengkap karya sastrawan dunia dan Indonesia; akibatnya, sewaktu SMA saya lebih mengenal Gabriel GarcíaMárquez yang lebih komersil daripada Y.B. Mangunwijaya yang sulit ditemukan di pasaran. Dan bila ukurannya adalah tenaga pengajar, saya yakin tiap sekolah di Indonesia memiliki guru bahasa Indonesia dan guru Sejarah yang membuat muridnya mengantuk di kelas dan membenci dua mata pelajaran penting itu.

Meski setidaknya saya beruntung keadaan SD-SMP di tahun 1990-2000-an tak seganjil apa yang dihadapi cohort 2000-an. Pernah suatu kali, adik sepupu saya yang kelas 1 SD menerima surel dari gurunya yang hanya berisi PR hitungan. Menjelang kelas 2-3 SD, ia mengerjakan segala tugas sekolah yang di zaman saya baru saya peroleh di kelas 4-6 SD. Lagi-lagi, ia mengerjakan tugas dengan bantuan internet. Saya yakin ini pun terjadi karena tuntutan pendidikan dari pemerintah.

Di lain pihak, niat baik pemerintah mengadakan Ujian Nasional (UN)—bahkan dari level SD—untuk memeratakan standar pendidikan Indonesia juga tak berjalan mulus. Sewaktu mengikuti UN SMA, saya menjadi saksi bagaimana jawaban-jawaban ujian telah disebar jauh-jauh hari sebelum ujian; bahkan oleh guru SMA bersangkutan, bahkan meski ada dua jenis soal yang digunakan (A dan B). Tujuannya satu, agar sekolah tersebut terakreditasi baik lantaran mampu meluluskan muridnya 100%. Murid-murid yang menjadi peringkat tiga besar di kelas bertugas mengoreksi kunci jawaban saat ujian berlangsung. Selepas SMA, kami dianjurkan ikut bimbingan-bimbingan belajar untuk menghafal rumus cepat demi persiapan SNMPTN. Lembaga bimbingan itu juga menawarkan paket emas, perak, reguler dalam tarif berbeda dengan jaminan diterima di jurusan bergengsi.

Menjelang SNMPTN, lagi-lagi saya menjadi saksi korupsi dalam sistem pendidikan. Agak linglung dengan suasana pendaftaran tes, saya bertemu orang asing yang menawarkan jasa perjokian. Karena suka tantangan, saya coba mengobrol iseng dengan mereka. Joki-joki itu mengumpet di dalam mobil, menawarkan jasanya yang berkisaran harga Rp 17 juta – 175 juta. Jaminannya, pengguna jasa akan berkuliah di jurusan favorit; dan bila tidak, uang akan dikembalikan 100%. Saya tak tergiur, terlepas dari iming-iming mereka.

Saya masih pesimis apakah kegiatan Indonesia Mengajar yang menjadi prestise bagi pengajar fresh graduate dapat mengubah sistem karut-marut ini. Tetapi paling tidak saya mengapresiasi Anies Baswedan; karena kegiatan itu diinisiasi di wilayah-wilayah terpencil Indonesia yang mungkin para pelajarnya memiliki semangat yang lebih murni untuk belajar.

Di Yogyakarta, Ainun Chomsun menginisiasi gerakan Akber (Akademi Berbagi) yang meluas hingga ke Jakarta. Meski yang disasar adalah masyarakat middle-class atau yang melek teknologi karena mediumnya melalui Twitter, ide Ainun memberi harapan bahwa pendidikan tak mengenal sekat-sekat dan tak saklekFollower akun Twitter Akber Jogja dapat mengajukan kelas apa pun yang mereka minati, dan siapapun yang berkompeten dapat mengajukan diri menjadi pengajar dengan medium Twitter. Tiap kelas dibatasi untuk 25 orang pendaftar tercepat. Boediono Darsono, pemimpin redaksi detik.com, ketika itu menjadi tutor pertama kelas Akber Jogja di Twitter.

Begitu juga Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM menyasar pedagang pasar dalam kegiatan Sekolah Pasar lantaran pertumbuhan waralaba asing yang tak terkendali. Masih soal ekonomi rakyat, Center for Extension and Empowerment Studies(CEES) membuka kelas kedaulatan pangan dengan bahwa sagu, ketela, dan ubi-ubian dapat menjadi alternatif pangan selain beras. Kenyataannya, kedelai untuk bahan dasar tempe-tahu pun masih mengimpor dari Amerika. Meski terbuka untuk masyarkat umum, kelas ini secara khusus diperuntukkan bagi wirausahawan restoran dan pengusaha pangan di wilayah Yogyakarta.

Kelas-kelas untuk masyarakat juga dibuka oleh Institute for Multiculturalism & Pluralism (IMPULSE). Baru-baru ini, mereka mengadakan kelas-kelas kritik ideologi. Hal ini dilandasi pemikiran bahwa Indonesia nampaknya memang sedang krisis semangat kebhinnekaan. Lihat saja akun Anda Bertanya Habib Rizieq Menjawab di Facebook, ada parodi tentang laskar 2D (ber-Intelligent Quotient dua digit) untuk menyebut laskar-laskar Forum Pembela Islam. Seringkali memang, tindak-tindak kekerasan dilakukan dengan membawa-bawa nama agama. Di luar negeri, Indonesia lebih dikenal sebagai negara teroris. Dari sini kelihatan, keadaan masyarakat Indonesia yang minim toleransi atas sesama bisa jadi neraca gagalnya pendidikan—utamanya pendidikan karakter.

Selain itu, ada juga pelatihan-pelatihan antikorupsi oleh Pusat Studi Anti Korupsi (PUSKAT) UGM yang bekerja sama dengan tim redaksi situs web Infokorupsi. Anies, rektor Universitas Paramadina, pun sudah mulai memasukkan kurikulum antikorupsi pada mata kuliah umum di universitas binaannya. Setelah mengikuti pelatihan jurnalisme media rakyat (citizen journalism for anti-corruption) yang diadakan PUSKAT UGM pada Januari 2010 lalu, saya pun mulai belajar tentang perkembangan media rakyat.

Meskipun, secara umum, permasalahan di lingkup pendidikan tak bisa lepas dari budaya kita yang, istilahnya, masih seperti layangan. Nirwan Dewanto, melalui Kebudayaan Indonesia: Pandangan 1991, mengingatkan kembali tentang polemik kebudayaan antara Radjiman Wediodiningrat dengan Tjipto Mangunkusumo yang bahkan telah terjadi sejak 1908. Paradoks yang muncul mengenai apakah perkembangan kebudayaan perlu melalui tahapan ataukah dapat berkembang secara revolusioner dan terjadi dengan instan. Bagi Radjiman, nasionalisme maupun kebudayaan Jawa harus dipertahankan, sementara bagi Djipto Jawa sudah hilang kedaulatan, dan sebagai entitas baru adalah Indonesia yang perlu memanfaatkan pengetahuan Barat dan unsur-unsur budaya lain[1].

Namun kita juga perlu melihat konteks. Di tahun 1908, teknologi belum seperti sekarang. Bila dulu budaya bertransmisi ke masyarakat dengan bantuan literatur, kini masyarakat mengadopsi budaya dari televisi dan media digital lainnya. Generasi muda lebih dekat dengan budaya pop Korea daripada budaya wayang Indonesia. Ini mengingatkan saya bahwa dalam hal ini pun, kita masih dapat mengupayakan pendidikan alternatif. Sejak 2001, masih di Yogyakarta, ada gerakan Combine Resource Institution(CRI) yang menggiatkan media rakyat. Rakyat diajak belajar memanfaatkan teknologi dengan cerdas; istilahnya, melek media. Mereka akan belajar mendapatkan akses informasi secara mandiri tanpa perlu melalui alur birokrasi. Program terbaru yang dilakukan adalah Lumbung Komunitas; di mana masyarakat dituntun untuk mengelola pengetahuan lokal dan mengenal desa mereka sendiri. Pada akhirnya, semua usaha-usaha pendidikan alternatif itu membuat saya yakin masih akan ada harapan untuk Indonesia.

[1] Dewanto, Nirwan (1996), Senjakala Kebudayaan, Penerbit Yayasan Bentang Budaya

 

Dewi Kharisma Michellia, penulis, editor, dan penerjemah lepas.

Tulisan ini sebelumnya pernah dimuat di sini.

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed

Loading...